0
0
rtmcpoldakepri.com – Perdebatan soal kelanjutan insentif mobil listrik kembali mencuat, seiring dorongan pelaku industri kepada pemerintah agar program ini tidak berhenti tahun ini. Di satu sisi, insentif dianggap berhasil menarik investasi, membuka lapangan kerja, serta menggerakkan ekonomi berbasis teknologi bersih. Di sisi lain, publik masih bertanya-tanya apakah keringanan fiskal tersebut benar-benar menguntungkan keuangan negara, atau justru menambah beban anggaran tanpa dampak nyata bagi ekonomi riil.
Pada titik ini, isu mobil listrik tidak sekadar urusan transportasi masa depan. Topik tersebut telah menjelma menjadi arena tarik-menarik kepentingan: industri otomotif, fiskal, energi, hingga arah besar ekonomi nasional. Jika insentif diperpanjang, apakah manfaatnya bisa dirasakan lebih luas, terutama oleh kelas menengah yang menopang konsumsi domestik? Atau, insentif hanya menguntungkan segelintir produsen besar saja? Pertanyaan semacam ini perlu dijawab jujur, sebelum negara melangkah lebih jauh.
Insentif Mobil Listrik dan Peta Jalan Ekonomi Nasional
Insentif mobil listrik sejatinya bukan kebijakan tunggal yang berdiri sendiri. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mendorong transformasi ekonomi menuju struktur lebih modern, efisien, serta berkelanjutan. Pemerintah ingin menggeser ketergantungan dari komoditas mentah menuju industri manufaktur bernilai tambah tinggi. Industri kendaraan listrik dipandang sebagai salah satu motor penggerak baru, karena menyatukan rantai pasok baterai, komponen elektronik, serta ekosistem digital.
Dari sudut pandang ekonomi makro, insentif fiskal pada tahap awal seringkali diperlukan untuk menumbuhkan pasar baru. Tanpa dukungan harga maupun keringanan pajak, teknologi baru cenderung sulit bersaing dengan produk lama yang lebih murah. Mobil listrik menghadapi situasi serupa, terutama karena infrastruktur pengisian terbatas serta harga baterai relatif mahal. Kebijakan insentif mencoba menutup kesenjangan biaya tersebut, sehingga adopsi lebih cepat dan skala produksi bisa membesar.
Meski begitu, insentif tidak boleh diterapkan tanpa arah yang jelas. Tujuan akhirnya perlu terukur, tidak hanya lewat angka penjualan kendaraan. Indikator penting lain mencakup penyerapan tenaga kerja lokal, kenaikan investasi jangka panjang, peningkatan ekspor, serta pergeseran struktur ekonomi menuju industri hijau. Tanpa parameter tersebut, perpanjangan insentif berisiko berubah menjadi subsidi terselubung bagi produsen, tanpa manfaat sepadan bagi masyarakat luas.
Dampak Insentif terhadap Ekonomi Riil
Salah satu argumen utama pendukung perpanjangan insentif adalah kemampuannya menggerakkan ekonomi riil. Pabrik baru dibangun, vendor komponen bermunculan, serta kebutuhan jasa logistik ikut meningkat. Setiap penanaman modal di sektor otomotif biasanya memiliki efek berantai ke berbagai sektor penunjang, seperti baja, plastik, karet, bahkan sektor teknologi informasi. Rantai efek ini membantu memperkuat basis industri nasional, sehingga struktur ekonomi tidak lagi bertumpu pada sektor konsumsi dan komoditas saja.
Dari sisi penerimaan negara, pengurangan pajak pada tahap awal sering menimbulkan kekhawatiran. Namun, pendekatan ekonomi publik mengajarkan bahwa penerimaan jangka panjang dapat meningkat ketika basis pajak melebar. Jika industri kendaraan listrik berkembang pesat, jumlah pabrik, tenaga kerja, hingga transaksi bisnis ikut berlipat. Pajak penghasilan, bea ekspor, sampai pungutan lain bisa tumbuh lebih besar dibanding insentif fiskal yang pernah diberikan pada fase awal.
Saya memandang insentif ini sebaiknya diposisikan sebagai investasi struktur ekonomi, bukan sekadar belanja populis. Namun, investasi seperti itu menuntut disiplin evaluasi berkala. Pemerintah perlu berani menghentikan keringanan bagi produsen yang tidak memenuhi komitmen produksi lokal atau serapan tenaga kerja. Dengan begitu, insentif benar-benar menjadi alat transformasi ekonomi, bukan hadiah permanen tanpa syarat yang menggerus ruang fiskal negara.
Tantangan Keadilan Sosial dan Arah Kebijakan ke Depan
Meski memiliki potensi besar bagi ekonomi, kebijakan insentif mobil listrik tetap menyimpan tantangan keadilan sosial. Harga kendaraan listrik masih relatif tinggi bagi sebagian besar rumah tangga, sehingga manfaat langsung lebih banyak dirasakan kelompok berpendapatan menengah atas. Menurut saya, perpanjangan insentif perlu disertai desain baru yang lebih berpihak pada akses publik luas, misalnya mendorong angkutan umum listrik, kendaraan niaga ramah lingkungan, atau skema kredit terjangkau. Pada akhirnya, keberhasilan bukan hanya diukur dari berapa banyak mobil listrik beredar di jalan, melainkan sejauh mana kebijakan ini mengubah struktur ekonomi menuju arah yang lebih hijau, inklusif, dan tangguh menghadapi tantangan masa depan.
