Tragedi Polisi Muda Polda Sulsel dan PR Besar Polri

rtmcpoldakepri.com – Berita tentang anggota Polri muda Polda Sulsel yang tewas mengenaskan diduga akibat ulah seniornya kembali mengguncang kepercayaan publik. Setiap kali kasus kekerasan internal mencuat, harapan masyarakat pada Polri sebagai pelindung dan pengayom terasa diguncang. Kita dipaksa menatap sisi kelam kultur komando, relasi senior‑junior, serta lemahnya sistem pengawasan institusional. Bukan sekadar peristiwa kriminal, tragedi ini menjadi cermin rapuhnya mekanisme kontrol di tubuh kepolisian.

Polri selama ini menuntut disiplin tinggi serta loyalitas mutlak dari setiap anggotanya. Namun, ketika kekerasan justru muncul dari rekan sendiri, bahkan senior satu korps, publik wajar bertanya: sejauh mana institusi mampu melindungi anggotanya sendiri? Kematian tragis di lingkungan Polda Sulsel ini membuka ruang diskusi lebih luas. Bukan hanya soal pelaku dan korban, tetapi juga pola, budaya kekerasan terselubung, serta urgensi reformasi menyeluruh yang lebih serius.

Polri di Persimpangan: Pelindung Publik atau Korban Budaya Kekerasan?

Setiap kasus penganiayaan anggota Polri oleh senior mengganggu narasi besar pembenahan institusi. Polri berupaya membangun citra modern lewat teknologi, transparansi, serta program reformasi. Namun, kekerasan internal mengirim pesan berlawanan. Publik melihat jurang antara slogan pembaruan dengan realitas di markas komando. Kejadian di Polda Sulsel ini terasa ironis. Anggota berseragam, terikat sumpah, justru tak luput dari ancaman kekerasan di lingkungan sendiri.

Bagi banyak orang, tragedi ini bukan sekadar berita kriminal rutin. Ada rasa getir saat menyadari korban adalah anggota Polri yang seharusnya memiliki akses perlindungan hukum terbaik. Jika polisi sendiri rentan menjadi korban kekerasan internal, bagaimana nasib warga biasa? Pertanyaan semacam itu pelan‑pelan menggerogoti legitimasi moral institusi. Setiap tindakan brutal di lingkup internal ibarat bom waktu. Dampaknya mungkin tak langsung, namun erosi kepercayaan publik berjalan konsisten.

Sudut pandang pribadi saya, kasus seperti ini menggambarkan polarisasi di tubuh Polri. Di satu sisi banyak personel profesional, berintegritas, berjuang menjaga nama baik korps. Di sisi lain, segelintir oknum merasa bisa bertindak sewenang‑wenang berbekal senioritas serta kultur feodal. Ketika pengawasan lemah, kekuasaan informal tersebut sering beralih jadi kekerasan. Tanpa sanksi tegas serta evaluasi struktural, tragedi serupa berpotensi berulang dengan skenario nyaris sama.

Mengupas Akar Masalah: Senioritas, Kultur Komando, dan Lingkar Kekerasan

Hubungan senior‑junior di institusi berseragam biasanya digambarkan penuh disiplin dan pembinaan mental. Namun, garis batas antara pembinaan keras dengan penyiksaan kerap kabur. Saat senioritas berubah jadi alat dominasi, kekerasan dianggap wajar demi alasan “pendewasaan”. Di titik inilah institusi perlu jujur menilai diri. Apakah tradisi internal benar‑benar membentuk karakter profesional, atau malah memupuk kekejaman terselubung? Tragedi di Polda Sulsel memberi sinyal kuat bahwa evaluasi serius tak bisa lagi ditunda.

Polri memiliki kode etik, prosedur tetap, serta unit pengawasan internal. Di atas kertas, aturan terlihat cukup lengkap. Masalah muncul ketika implementasi longgar, terutama saat pelaku kekerasan memiliki posisi lebih tinggi. Junior sering kali bungkam karena takut balasan. Budaya diam ini menjadi pupuk subur lingkar kekerasan. Korban potensial memilih menahan rasa sakit, fisik maupun psikis, demi kelangsungan karier. Akhirnya, pelanggaran berulang tanpa cegatan berarti, sampai terjadi kasus fatal yang bocor ke publik.

Menurut saya, akar utama bukan sekadar perangai individu, melainkan struktur relasi kuasa di tubuh Polri. Selama mekanisme pelaporan tak menjamin perlindungan korban, keberanian mengadukan senior hanya tinggal wacana. Diperlukan jalur pengaduan independen yang memotong rantai komando, sehingga anggota junior dapat melapor tanpa takut. Selain itu, pendidikan ulang bagi perwira menengah dan tinggi tentang kepemimpinan manusiawi menjadi krusial. Kepemimpinan keras tidak harus identik kekerasan fisik.

Pentingnya Transparansi Polri di Mata Publik

Setiap tragedi di tubuh Polri menuntut respons cepat, transparan, serta konsisten. Bukan cukup dengan rilis singkat atau janji penindakan tegas. Publik butuh melihat proses hukum nyata, terbuka sejauh mungkin, dengan sanksi setimpal. Polri juga perlu berani membuka data tren kekerasan internal, termasuk upaya pencegahan, bukan hanya penindakan. Tanpa transparansi, kepercayaan publik sulit pulih. Kasus Polda Sulsel seharusnya menjadi momentum koreksi menyeluruh. Jika institusi mampu mengubah luka ini menjadi titik balik reformasi, citra Polri sebagai pelindung rakyat sekaligus pelindung anggotanya sendiri bisa perlahan dipulihkan. Namun bila respons kembali normatif, kita patut cemas bahwa tragedi serupa hanya menunggu waktu untuk terulang.