Sengketa Tanah Eks Ketua PN Jombang: Cermin Ruwetnya Agraria

rtmcpoldakepri.com – Sengketa tanah kembali mencuat ke permukaan, kali ini menyeret mantan Ketua Pengadilan Negeri Jombang ke ruang sidang. Publik kembali diingatkan bahwa persoalan batas lahan bukan sekadar garis pada peta, melainkan simpul rumit yang menghubungkan sejarah, kekuasaan, dan keadilan. Kasus ini menarik karena keterangan penggugat mengenai batas lahan disebut selaras dengan data Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga membuka babak baru perdebatan mengenai legitimasi kepemilikan.

Di tengah meningkatnya konflik agraria, sengketa tanah semacam ini seolah menegaskan bahwa reformasi birokrasi pertanahan belum menembus akar masalah. Ketika figur setingkat mantan Ketua PN ikut terseret, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum diuji kembali. Tulisan ini mencoba mengurai persoalan, menawarkan analisis kritis, sekaligus mengajak pembaca merenungkan ulang cara kita memandang kepemilikan lahan serta peran institusi negara.

Sengketa Tanah dan Posisi Keterangan BPN

Salah satu aspek paling menarik dari sengketa tanah ini ialah klaim bahwa keterangan penggugat mengenai batas lahan sejalan dengan data BPN. Dalam perkara pertanahan, kesesuaian antara pengakuan pemilik, tanda batas fisik, serta peta resmi sering menjadi titik tumpu pembuktian. Ketika ketiga unsur itu relatif serasi, argumentasi hukum penggugat memperoleh pijakan lebih kuat, meski bukan berarti pasti menang.

Namun, kesesuaian versi penggugat dengan peta BPN justru memunculkan pertanyaan lain. Apakah seluruh proses penerbitan sertifikat sebelumnya sudah bersih dari kekeliruan administrasi? Ataukah terdapat celah birokrasi yang dimanfaatkan pihak tertentu? Sengketa tanah kerap berawal dari prosedur lemah, verifikasi kurang teliti, atau kompromi di tingkat lokal. Lalu persoalan kecil melebar, berubah menjadi konflik berlarut yang sulit diselesaikan.

Dalam konteks ini, BPN memegang peran strategis bukan hanya sebagai penjaga dokumen, melainkan sebagai penentu kejelasan status lahan. Bila keterangan penggugat benar-benar identik dengan data resmi, tekanan publik otomatis bergeser ke pihak tergugat. Terlebih lagi karena figur tergugat adalah mantan pejabat peradilan, sehingga standar etika serta akuntabilitas yang diharapkan publik jauh lebih tinggi.

Nama Besar di Kursi Tergugat: Beban Moral Peradilan

Keterlibatan eks Ketua PN Jombang dalam sengketa tanah menghadirkan dimensi moral yang lebih kompleks. Secara formal, ia tetap memiliki hak sebagai warga negara untuk berperkara. Namun, secara etis, publik wajar bertanya: bagaimana seorang mantan penjaga keadilan dapat terlibat konflik agraria yang berpotensi merugikan pihak lain? Pertanyaan ini tidak otomatis menyalahkan, tapi menyorot standar integritas yang melekat pada jabatan hakim.

Dalam banyak kasus serupa, bayang-bayang konflik kepentingan menghantui proses peradilan. Masyarakat kerap khawatir adanya pengaruh jaringan lama, kedekatan personal, ataupun tekanan simbolik pada majelis hakim. Kepercayaan publik mudah terkikis bila persidangan sengketa tanah semacam ini tidak menunjukkan transparansi. Untuk meminimalkan kecurigaan, pengadilan sebaiknya membuka akses informasi seluas mungkin, serta menegaskan independensi pihak yang memeriksa perkara.

Dari sudut pandang pribadi, sengketa tanah yang melibatkan mantan pejabat peradilan harus diperlakukan lebih hati-hati, bukan karena pihak tersebut perlu diprioritaskan, justru sebaliknya. Putusan mesti terlihat objektif, lugas, serta tegas. Hanya dengan cara itu, peradilan dapat menunjukkan bahwa hukum tidak tunduk pada reputasi masa lalu maupun status sosial, melainkan bekerja berdasarkan bukti dan norma.

Membaca Ulang Akar Kisruh Agraria

Sengketa tanah di Jombang ini sebetulnya hanyalah satu fragmen dari mozaik besar persoalan agraria Indonesia. Di balik setiap kasus, tersimpan jejak sejarah kepemilikan kabur, administrasi lemah, serta ketimpangan akses terhadap lahan. Ketika ketidakjelasan batas lahan bertemu dengan kekuasaan, konflik mudah muncul. Bagi saya, kunci perbaikan terletak pada konsistensi penataan ulang data pertanahan, penegakan hukum tanpa pandang bulu, serta peningkatan literasi hukum agraria di tingkat warga. Tanpa tiga hal itu, sengketa tanah hanya akan berputar seperti lingkaran setan, menghadirkan pemenang sementara namun meninggalkan luka sosial berkepanjangan.

Peta Batas Lahan: Antara Garis Administratif dan Realitas Lapangan

Dalam sengketa tanah, batas lahan jarang sesederhana garis tipis pada sertifikat. Di tingkat warga, batas sering diingat melalui penanda tradisional: pohon besar, parit, batu, atau bangunan lama. Sementara itu, BPN bekerja memakai sistem koordinat, peta digital, serta dokumen resmi. Ketika ingatan kolektif bertemu peta teknis, benturan penafsiran mudah muncul, apalagi bila sejarah lahan berlapis.

Kasus di Jombang menunjukkan bagaimana narasi batas lahan penggugat justru mengafirmasi peta BPN. Hal ini menarik karena sering kali terjadi kebalikannya, pemilik merasa dirugikan oleh garis resmi. Kesesuaian tersebut bisa dibaca sebagai indikasi bahwa penggugat memiliki dasar klaim cukup kuat. Namun, belum tentu seluruh rangkaian sejarah penguasaan lahan tersaji komplet hanya dengan satu peta serta satu kesaksian.

Pertanyaannya, apakah peta BPN sudah diperbarui dengan survei teliti? Apakah pengukuran awal dilakukan berdasar persetujuan seluruh pemilik sekitar? Sengketa tanah acap kali tumbuh dari tahap paling awal: pengukuran kurang partisipatif, sosialisasi minim, atau penafsiran sepihak atas batas administrasi. Di sini, pengadilan semestinya tidak hanya membaca dokumen, namun juga berani memeriksa ulang proses teknis di lapangan.

Peran Ahli dan Data Teknis di Persidangan

Dalam perkara batas lahan, saksi ahli pemetaan serta dokumen teknis BPN memiliki bobot signifikan. Namun, data teknis sering sulit dipahami masyarakat awam. Angka koordinat, skala peta, serta istilah geodesi mudah menimbulkan jarak. Proses pembuktian menjadi kurang transparan bila majelis hakim tidak aktif meminta penjelasan sederhana, sehingga para pihak dan publik dapat mengikutinya.

Pada sengketa tanah yang melibatkan figur penting, kejelasan argumen ilmiah menjadi semakin penting. Bila keterangan penggugat sejalan dengan ahli pemetaan maupun arsip BPN, posisi tawarnya bertambah. Namun, hakim juga perlu waspada pada kemungkinan kekeliruan masa lalu, misalnya kesalahan pengukuran atau perubahan kontur lahan yang tidak pernah direvisi. Peta bukan kitab suci; ia tetap produk manusia dengan segala keterbatasan.

Dari sudut pandang penulis, pengadilan Indonesia perlu membiasakan praktik visualisasi bukti agraria secara terbuka. Misalnya menampilkan peta digital, foto udara, hingga dokumentasi pengukuran di persidangan. Transparansi visual semacam itu dapat menekan kecurigaan publik terhadap rekayasa data, sekaligus membantu hakim membaca persoalan sengketa tanah dengan lebih utuh, bukan semata melalui tumpukan berkas kering.

Ketika Batas Fisik Bergeser, Konflik Ikut Bergelombang

Realitas lapangan menunjukkan bahwa batas fisik sering bergeser perlahan, baik karena perubahan alam maupun tindakan manusia. Sungai meluap, talud roboh, pagar dipindah, bahkan pohon penanda ditebang. Perubahan kecil tahun demi tahun bisa berakumulasi menjadi pergeseran signifikan setelah satu dekade. Tanpa dokumentasi rutin, sengketa tanah hampir tak terelakkan. Itulah mengapa pembaruan data spasial serta pemetaan partisipatif menjadi investasi penting untuk mencegah konflik, bukan sekadar meredakan perkara yang sudah telanjur membara.

Dimensi Sosial Sengketa Tanah: Dari Ruang Sidang ke Ruang Publik

Sengketa tanah tidak pernah berdiri sendiri sebagai isu hukum, ia selalu punya wajah sosial. Warga sekitar sering terseret sebagai saksi, bahkan terbelah dalam kubu pro dan kontra. Dalam kasus menyangkut tokoh publik seperti eks Ketua PN, dinamika sosial menjadi lebih sensitif. Sebagian mungkin segan bersuara jujur karena menghormati posisi terdahulu, sebagian lain justru memanfaatkan momentum untuk melawan dominasi elite lokal.

Media turut memberi warna. Pemberitaan sengketa tanah membuat kasus lokal berubah menjadi konsumsi publik nasional. Efeknya dua sisi. Di satu sisi, sorotan memberi tekanan positif pada lembaga penegak hukum untuk bekerja lebih hati-hati. Di sisi lain, opini massa bisa membentuk persepsi bersalah sebelum putusan, terutama bila informasi beredar setengah matang. Itulah risiko ketika ruang sidang dan ruang publik beririsan.

Dalam pandangan pribadi, transparansi lebih baik daripada kerahasiaan berlebihan. Namun, transparansi perlu diimbangi etika pemberitaan. Alih-alih sekadar menonjolkan sensasi tokoh terkenal terseret sengketa tanah, media seharusnya mengedukasi publik tentang prosedur pembuktian, hak warga atas informasi, serta mekanisme keberatan terhadap keputusan BPN. Edukasi semacam ini jauh lebih berguna agar kasus serupa tidak terus berulang.

Kepercayaan Publik terhadap Hukum Agraria

Setiap kali sengketa tanah menyita perhatian, kepercayaan publik pada hukum agraria diuji. Banyak orang sudah lelah dengan cerita klasik: sertifikat ganda, mafia tanah, pungutan tersembunyi, hingga permainan kekuasaan. Ketika figur mantan hakim pun bisa masuk pusaran konflik serupa, sebagian warga mungkin bertanya: kalau pejabat saja bisa bersengketa seperti ini, bagaimana nasib orang kecil?

Namun, justru di titik inilah lembaga peradilan punya kesempatan menegaskan kembali komitmen reformasi. Putusan yang argumentatif, terbuka, serta konsisten dengan bukti memberi sinyal positif bahwa hukum masih layak dipercaya. Sebaliknya, bila penyelesaian sengketa tanah terkesan kabur, publik akan semakin skeptis, lalu memilih jalan pintas: mengandalkan koneksi, uang, atau kekerasan untuk mempertahankan lahan.

Bagi saya, perkara seperti ini mestinya diposisikan sebagai kasus pembelajaran. Mahkamah Agung serta BPN dapat memanfaatkannya untuk meninjau ulang prosedur, menyusun pedoman teknis lebih jelas, hingga memperkuat pengawasan internal. Sengketa tanah bukan sekadar beban, tetapi juga cermin. Bila cermin retak, kita tidak membuang wajah; yang dibenahi ialah kualitas cerminnya.

Reformasi Agraria sebagai Jalan Panjang

Reformasi agraria sering dikampanyekan, namun implementasi di lapangan kerap tertahan. Kasus Jombang menunjukkan bahwa selama basis data pertanahan belum tertata rapi, sengketa tanah akan terus menghantui. Program sertifikasi massal tidak cukup bila tidak diiringi pengawasan, pengarsipan transparan, serta mekanisme koreksi yang mudah diakses warga. Jalan ini panjang, melelahkan, tetapi tak ada alternatif lebih realistis bila kita ingin konflik lahan berkurang secara permanen, bukan sekadar dipindah dari satu meja ke meja lain.

Refleksi: Belajar dari Satu Perkara, Menata Ulang Sistem

Pada akhirnya, sengketa tanah yang menyeret eks Ketua PN Jombang mengajarkan beberapa hal penting. Pertama, kekuatan data resmi BPN menjadi krusial, apalagi ketika selaras dengan keterangan pihak penggugat. Kedua, figur publik di kursi tergugat menciptakan tantangan moral sekaligus peluang membuktikan independensi peradilan. Ketiga, konflik agraria tidak bisa diselesaikan hanya dengan menang-kalah di ruang sidang; ada luka sosial yang perlu diakui.

Sebagai penulis, saya melihat kasus ini sebagai pengingat bahwa keadilan pertanahan bukan semata urusan sertifikat rapi. Ia menyentuh rasa aman warga, kepercayaan pada negara, serta relasi kuasa di tingkat lokal. Bila negara ingin dipercaya, sengketa tanah harus diproses secara terbuka, proporsional, serta bebas intervensi kekuasaan. Putusan adil bukan sekadar memenuhi pasal, tetapi juga memulihkan rasa keadilan.

Refleksi terakhir, mungkin kita perlu menunduk sejenak sebelum berbicara lantang soal pembangunan, investasi, atau ekspansi kota. Tanpa fondasi kejelasan hak atas lahan, semua proyek besar berdiri di atas tanah rapuh, mudah retak, mudah mengguncang rasa percaya. Sengketa tanah di Jombang hanyalah satu cerita, namun cukuplah ia menjadi alarm keras bahwa pembenahan agraria bukan agenda tambahan, melainkan inti dari mimpi keadilan sosial bagi seluruh rakyat.