Satgas PKH, Tambang AKT, dan Dilema Meninggalkan Pasangan

rtmcpoldakepri.com – Keputusan strategis di dunia pertambangan sering tampak keras, teknis, bahkan dingin. Namun di balik perebutan kembali lahan tambang PT AKT di Kalimantan Tengah oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), terselip kisah manusiawi tentang pilihan, keberanian, serta konsekuensi. Menariknya, dinamika ini dapat disejajarkan dengan keputusan pribadi paling emosional: meninggalkan pasangan demi masa depan yang dinilai lebih sehat.

Ketika Satgas PKH memutuskan menguasai kembali lahan yang dipersoalkan, banyak pihak merasa kehilangan kendali, sama seperti seseorang yang tiba-tiba ditinggalkan atau harus meninggalkan pasangan. Ada konflik kepentingan, rasa tidak adil, hingga kegamangan melangkah. Di titik inilah, kisah tambang dan kisah hubungan pribadi saling bercermin, menyingkap pertanyaan mendasar mengenai hak, tanggung jawab, serta keberanian memulai ulang hidup.

Rebutan Lahan Tambang dan Cermin Kehidupan Pribadi

Satgas PKH dibentuk untuk menertibkan pemanfaatan kawasan hutan, termasuk area yang dipakai sebagai lahan pertambangan. Ketika operasi menyasar wilayah kerja PT AKT, isu legalitas serta penguasaan ruang muncul ke permukaan. Negara menegaskan kembali hak pengelolaan, sementara perusahaan serta pihak terkait mesti meninjau ulang posisi mereka. Suasana ini serupa momen genting ketika seseorang mempertanyakan kembali legitimasi hubungan lalu mempertimbangkan meninggalkan pasangan.

Perebutan kembali lahan bukan sekadar soal kekuasaan fisik atas tanah. Di sana ada kontrak, investasi besar, jaringan kerja, serta nasib ribuan pekerja. Begitu juga hubungan jangka panjang: ada riwayat emosi, rencana masa depan, komitmen finansial, serta keluarga yang terdampak. Saat wacana meninggalkan pasangan muncul, reaksi batin yang muncul hampir sama dengan reaksi pemangku kepentingan tambang ketika lahan harus dikembalikan ke negara: takut, marah, menolak, lalu perlahan belajar menerima.

Bila diamati, pola konflik di proyek tambang maupun di hubungan asmara kerap berputar di sekitar tiga hal: kepemilikan, keadilan, serta harapan. Siapa berhak atas apa. Apakah prosesnya fair. Sampai sejauh mana harapan masa depan masih realistis. Dalam konteks tambang, Satgas PKH berperan seperti mediator tegas yang menyentil kembali aturan. Sedangkan dalam relasi, peran itu bisa diwakili teman dekat, konselor, atau intuisi batin yang terus berbisik bahwa meninggalkan pasangan mungkin satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri.

Menganalogikan Tambang, Hutan, dan Relasi Beracun

Bayangkan sebuah kawasan hutan luas yang perlahan tergerus pertambangan tanpa perhitungan matang. Pada awalnya membawa hasil besar, menciptakan lapangan kerja, menghidupkan ekonomi lokal. Namun perlahan, kerusakan ekologis muncul: air keruh, tanah longsor, habitat satwa hancur. Begitu pula hubungan yang tampak manis pada permulaan, lalu perlahan berubah toksik. Ketika satu pihak merasa tersedot habis tanpa ada pemulihan, muncul keinginan kuat meninggalkan pasangan.

Satgas PKH turun tangan bukan berarti anti investasi. Justru sebaliknya, penertiban dilakukan agar pemanfaatan kawasan berjalan berkelanjutan, bukan eksploitasi. Pada tataran personal, keputusan meninggalkan pasangan tidak selalu berarti anti komitmen atau alergi pernikahan. Sering kali justru lahir dari keinginan menjaga keberlanjutan hidup emosional, mental, bahkan finansial. Tindakan mundur bukan selalu tanda kekalahan, dapat pula menjadi bentuk perlindungan ekosistem batin.

Ketika lahan PT AKT diklasifikasi ulang, diaudit, lalu sebagian atau seluruhnya dikuasai kembali, proses ini mengingatkan pada momen ketika seseorang melakukan audit menyeluruh atas hubungan. Apa masih sehat? Masih seimbang? Atau justru sudah seperti lahan rusak yang terus dipaksa produksi? Saat jawaban jujur menunjukkan kerusakan lebih besar daripada manfaat, pilihan meninggalkan pasangan menjadi setara dengan langkah negara mengembalikan hutan pada fungsinya: pahit, tetapi menyelamatkan jangka panjang.

Keberanian Mengambil Alih Kendali Hidup

Operasi Satgas PKH terhadap lahan PT AKT memerlukan legitimasi hukum kuat, koordinasi lintas lembaga, serta kesiapan menghadapi perlawanan. Hal serupa terjadi pada individu yang siap meninggalkan pasangan. Ia perlu dasar rasional, dukungan sosial, serta strategi keluar yang aman. Mengakhiri hubungan beracun tanpa rencana bisa sama berbahayanya dengan menutup tambang tanpa kajian dampak sosial bagi pekerja sekitar.

Di lapangan, para petugas mungkin berhadapan dengan tekanan politik, opini publik, bahkan risiko fisik. Orang yang hendak meninggalkan pasangan pun berhadapan dengan rasa bersalah, ancaman, atau manipulasi emosional. Tindakan tegas sering dipersepsikan kejam, padahal bisa menjadi satu-satunya cara keluar dari siklus kerusakan. Mengambil alih kembali lahan berarti menegaskan bahwa batas sudah dilampaui. Putus hubungan berarti menyatakan bahwa pelanggaran rasa aman tidak bisa ditoleransi lagi.

Sisi menarik lain: negara tidak harus membenci perusahaan untuk bertindak tegas, sama seperti kita tidak harus membenci mantan pasangan untuk berani pergi. Keputusan mengakhiri keterikatan dapat didasari analisis jernih, bukan dendam. Perasaan boleh campur aduk, namun pijakan rasional tetap utama. Di sini, operasi Satgas PKH atas PT AKT memberi pelajaran tentang menjaga integritas batas, tanpa harus menghapus seluruh nilai positif masa lalu.

Dilema Etis: Antara Kepentingan Publik dan Janji Lama

Salah satu konflik terbesar ketika negara merebut kembali lahan tambang berkisar pada janji awal. Ada perjanjian investasi, komitmen pembangunan, hingga ekspektasi bisnis jangka panjang. Pada level personal, hubungan pun kerap diawali janji setia, rencana menikah, atau visi membangun keluarga. Karena itu, keputusan meninggalkan pasangan sering menimbulkan rasa bersalah seolah mengkhianati janji sendiri. Namun janji tidak bisa dibiarkan mengunci seseorang di situasi yang terus melukai.

Etika kebijakan publik mengajarkan bahwa kepentingan umum harus mengalahkan kontrak individual jika dampak kerusakan terlalu besar. Hutan yang terdegradasi, masyarakat sekitar terdampak, bencana ekologis mengintai. Dalam kehidupan pribadi, kepentingan keselamatan fisik dan mental juga melebihi komitmen lisan. Jika bertahan bersama pasangan berarti membiarkan kekerasan terus berulang, meninggalkan pasangan menjadi pilihan etis, bukan pengkhianatan. Justru itulah wujud tanggung jawab terhadap diri.

Di titik ini, kita melihat paralel kuat antara keputusan negara serta keputusan individu. Keduanya menghadapi tuduhan: tidak setia, melanggar janji, menghancurkan stabilitas. Namun stabilitas palsu tidak layak dipertahankan. Sama seperti negara perlu keberanian menghentikan operasi salah urus di lahan PT AKT, seseorang perlu keberanian serupa demi menyelamatkan sisa hidup. Berubah mungkin menyakitkan, tetapi membeku di situasi buruk lebih berbahaya.

Meninggalkan Pasangan Sebagai Bentuk Reklamasi Diri

Istilah reklamasi lazim dipakai di dunia tambang dan tata ruang: memulihkan lahan setelah aktivitas eksploitasi. Tetapi konsep itu sangat relevan bagi kehidupan pribadi. Setelah bertahun-tahun tertambang secara emosional, banyak orang perlu reklamasi diri. Meninggalkan pasangan yang abusif dapat dipandang sebagai tahap pertama. Setelah itu, proses reklamasi berlangsung: menyembuhkan luka batin, menata ulang keuangan, memperbaiki relasi dengan keluarga, membangun batas baru.

Pada lahan pasca tambang, reklamasi harus direncanakan sejak awal izin diterbitkan. Sayangnya, pada relasi, kita jarang menyiapkan rencana jika hubungan hancur. Banyak orang bertahan terlalu lama karena takut menghadapi kekosongan setelah berpisah. Padahal, seperti lahan yang tampak gersang setelah tambang ditutup, tanah subur justru mulai terbuka ketika proses pemulihan dijalankan. Menarik diri dari pasangan yang menguras energi bisa menjadi awal lahirnya ekosistem baru yang lebih sehat.

Dari sudut pandang pribadi, saya memandang meninggalkan pasangan tidak seharusnya distigma sebagai kegagalan total. Sama seperti proyek tambang yang berhenti demi menjaga ekologi, keputusan itu justru dapat menunjukkan kedewasaan membaca batas. Tantangannya, tentu, membangun sistem dukungan. Negara punya anggaran rehabilitasi lahan, sementara individu perlu komunitas, akses konseling, bahkan pendampingan hukum. Reklamasi diri bukan proses instan, namun kegigihan pelan-pelan mengembalikan martabat serta rasa layak dicintai.

Belajar dari Satgas PKH: Menetapkan Batas dan Menindak

Satgas PKH bekerja berdasarkan payung hukum jelas: aturan kehutanan, tata ruang, dan perizinan. Mereka tidak bisa asal bertindak. Ada studi, verifikasi, hingga dokumen yang menguatkan klaim bahwa lahan perlu ditertibkan. Ini mengajarkan pentingnya fondasi kuat saat seseorang berniat meninggalkan pasangan. Kumpulkan catatan perilaku abusif, simpan bukti kekerasan, cari nasihat ahli. Dengan bekal ini, keputusan tidak hanya dipicu emosi sesaat, namun lahir dari pertimbangan matang.

Ketegasan Satgas PKH menegaskan bahwa batas kawasan hutan tidak boleh dilanggar walau ada potensi keuntungan besar. Demikian pula batas harga diri dan keselamatan diri. Tak peduli seberapa besar cinta, seberapa panjang sejarah, atau seberapa berat meninggalkan pasangan, ada garis merah yang tidak boleh diseberangi. Kekerasan fisik, manipulasi ekstrem, penghinaan terus-menerus, merupakan pelanggaran batas setara eksploitasi berlebihan di area terlarang. Menutup mata demi “stabilitas” justru menunda kerusakan yang lebih parah.

Pada akhirnya, keberhasilan operasi Satgas PKH di lahan PT AKT diukur bukan sekadar dari berhasil tidaknya negara menguasai kembali wilayah. Melainkan dari seberapa jauh langkah itu memulihkan fungsi ekologis, sosial, serta ekonomi berkelanjutan. Begitu pula keberhasilan meninggalkan pasangan. Ukurannya bukan hanya berhasil putus, tetapi seberapa jauh keputusan tersebut membantu memulihkan kesehatan jiwa, relasi sosial, dan kemampuan bekerja produktif tanpa bayang-bayang kekerasan.

Penutup: Hutan, Tambang, dan Hubungan yang Perlu Diselamatkan

Kisah Satgas PKH yang menguasai kembali lahan tambang PT AKT di Kalimantan Tengah menawarkan refleksi tajam mengenai bagaimana kita memandang hubungan pribadi. Hutan rusak mengajarkan bahwa tidak semua hal layak dipertahankan hanya karena sudah lama digarap. Begitu pula pasangan yang terus melukai. Ada saat ketika keberanian tertinggi bukan bertahan, melainkan pergi. Meninggalkan pasangan bisa menjadi bentuk perlindungan terhadap hutan batin yang hampir gundul. Negara mengajarkan lewat kebijakan: pemulihan itu mungkin, meski berbiaya mahal. Pertanyaannya, beranikah kita menerapkan prinsip serupa pada hidup sendiri: mengevaluasi, menertibkan, lalu berkomitmen merawat lahan hati secara lebih berkelanjutan.