Membedah Biaya Tersembunyi Pilkada Langsung

rtmcpoldakepri.com – Pilkada langsung kerap dielu-elukan sebagai puncak pesta demokrasi lokal. Masyarakat merasa punya kuasa langsung menentukan pemimpin daerah. Namun, di balik euforia itu, ada tumpukan biaya politik, permainan modal besar, serta tarik-menarik kepentingan elite. Diskusi tentang perlu tidaknya pilkada langsung terus mengemuka, apalagi ketika partai-partai mulai mengkritik ongkos politik yang terus meroket.

Pernyataan PKB Kalsel tentang pilkada langsung yang sarat biaya dan kepentingan oligarki menambah bahan bakar perdebatan. Kritik tersebut membuka lagi kotak pandora persoalan demokrasi elektoral di tingkat daerah. Apakah pilkada langsung masih setia pada cita-cita kedaulatan rakyat? Atau justru telah menjadi arena pertarungan kekuatan modal serta jaringan elite yang sulit ditembus calon alternatif?

Pilkada Langsung: Antara Idealisme dan Realitas Lapangan

Pada tataran gagasan, pilkada langsung dirancang sebagai koreksi terhadap praktik penunjukan kepala daerah oleh DPRD. Dulu, ruangan tertutup menjadi panggung lobi, transaksi suara, serta kompromi politik yang jauh dari partisipasi publik. Reformasi menuntut perubahan radikal. Rakyat ingin hak memilih pemimpin daerah secara langsung. Harapannya, kepala daerah menjadi lebih akuntabel, karena mandat berasal dari konstituen, bukan dari kesepakatan elit di gedung parlemen.

Realitas di lapangan bergerak ke arah berbeda. Begitu pilkada langsung dijalankan berulang kali, ongkos politik terus melonjak. Biaya sosialisasi, iklan, survei, saksi, hingga logistik kampanye membutuhkan dana besar. Calon kepala daerah sering kali tidak punya sumber daya memadai. Mereka lalu mencari dukungan pengusaha atau jaringan kekuatan ekonomi lokal. Pada titik ini, celah masuk kepentingan oligarki terbuka lebar, karena pemberi dana tentu menagih balas jasa sesudah pemilihan usai.

Kondisi tersebut membuat kompetisi pilkada langsung cenderung dikuasai figur dengan modal finansial kuat atau didukung konglomerat lokal. Kandidat berbasis gerakan warga, tokoh komunitas, atau aktivis akar rumput berada di posisi lemah. Tanpa akses dana besar, ruang gerak mereka terbatas. Demokrasi prosedural tetap berjalan, namun kualitas kontestasi menjadi timpang. Oligarki tidak tampak di bilik suara, tetapi bayangannya terasa kuat mengatur arah permainan di belakang layar.

PKB Kalsel dan Kritik atas Biaya Demokrasi

PKB Kalsel menyuarakan keresahan soal pilkada langsung yang menyedot biaya besar. Di satu sisi, partai harus menyiapkan infrastruktur pemenangan, mulai mesin partai, saksi, hingga logistik harian. Di sisi lain, calon yang diusung menanggung beban pengeluaran pribadi cukup berat. Kombinasi keduanya menciptakan tekanan finansial luar biasa. Tidak mengherankan jika kemudian muncul argumen bahwa pilkada langsung justru memperkuat dominasi pemodal besar ketimbang memperluas akses politik rakyat biasa.

Dari sudut pandang saya, kritik PKB Kalsel patut dibaca sebagai cermin kegagalan negara menata regulasi pendanaan politik. Persoalan bukan semata pada model pilkada langsung. Akar masalah terletak pada lemahnya transparansi sumbangan kampanye, pengawasan belanja politik, serta minimnya dukungan negara bagi partai dan kandidat. Selama ruang gelap pendanaan kampanye tetap dibiarkan, setiap skema pemilihan berpotensi dibajak oligarki, entah itu pemilihan langsung ataupun tidak langsung.

Namun, kita juga perlu jujur bahwa partai politik berperan besar memelihara kultur uang dalam pilkada langsung. Mahar politik, ongkos rekomendasi, hingga jual beli dukungan koalisi, sering terjadi di internal partai. Jika partai tidak membenahi diri, kritik terhadap mahalnya pilkada langsung terdengar setengah hati. Reformasi internal partai perlu berjalan seiring dengan evaluasi sistem pemilihan, agar gugatan terhadap dominasi oligarki tidak berhenti sebagai retorika menjelang kontestasi.

Oligarki, Uang, dan Ruang Warga di Pilkada Langsung

Istilah oligarki sering muncul saat membahas pilkada langsung, namun maknanya kerap mengambang. Oligarki di sini merujuk pada segelintir kelompok berkekuatan ekonomi yang mampu mempengaruhi arah kebijakan publik. Pada pilkada langsung, pengaruh mereka hadir melalui pendanaan kampanye, penguasaan media lokal, hingga kedekatan struktural dengan partai politik. Konsekuensinya, kebijakan pasca pemilihan berisiko lebih responsif terhadap kepentingan sponsor dibandingkan kebutuhan warga. Meski demikian, ruang warga belum tertutup sepenuhnya. Gerakan sipil, media independen, dan pemilih kritis masih dapat menekan praktik transaksional. Di sinilah harapan perbaikan pilkada langsung bertumpu.

Mencari Jalan Tengah: Reformasi tanpa Mengkhianati Rakyat

Pertanyaannya, apakah solusinya adalah menghapus pilkada langsung? Saya cenderung menilai itu sebagai langkah mundur. Masalah utama bukan pada hak rakyat memilih, melainkan pada bagaimana kontestasi diatur. Alih-alih kembali ke pola pemilihan oleh DPRD, fokus perlu diarahkan ke reformasi pembiayaan politik. Negara mesti hadir lebih kuat melalui subsidi kampanye, batas belanja tegas, audit keuangan terbuka, serta sanksi yang benar-benar menjerakan pelanggar.

Selain itu, partai harus membangun mekanisme rekrutmen calon lebih terbuka. Pra-pilkada langsung internal melalui konvensi lokal atau pemilihan pra-kandidat bisa menjadi filter awal. Dengan proses seleksi transparan, peluang masuknya figur titipan pemodal bisa ditekan. Publik juga punya waktu lebih panjang untuk menilai integritas calon, bukan sekadar mendengar janji kampanye singkat menjelang hari pemungutan suara.

Dari sisi pemilih, literasi politik wajib ditingkatkan. Pilkada langsung sering terjebak sekadar festival poster dan slogan. Pendidikan publik mengenai jejak rekam, program, serta sumber dukungan dana kandidat perlu diperluas. Media lokal, komunitas warga, lembaga pendidikan, dan organisasi keagamaan dapat berperan aktif. Semakin kuat daya kritis warga, semakin mahal pula biaya memanipulasi suara lewat politik uang atau pencitraan kosong belaka.

Menata Ulang Aturan Main Pilkada Langsung

Reformasi regulasi pilkada langsung tidak cukup sebatas pengetatan jadwal kampanye atau teknis logistik. Kuncinya berada pada desain aturan yang menyentuh sumber masalah. Misalnya, mewajibkan setiap kandidat mempublikasikan daftar penyumbang dana secara real-time, bisa melalui laman resmi KPU daerah. Data dapat diakses warga, jurnalis, aktivis. Transparansi semacam itu memberi alat kontrol sosial yang kuat terhadap potensi konflik kepentingan.

Langkah berikutnya adalah mengatur batas belanja kampanye yang realistis serta dapat diawasi. Batasan angka tanpa mekanisme verifikasi hanya menjadi formalitas. Pengawasan lintas lembaga, kolaborasi antarinspektorat, BPK, aparat penegak hukum, serta pemantau independen perlu diperkuat. Teknologi pelaporan digital bisa membantu menekan manipulasi. Jika ongkos pilkada langsung bisa ditekan lewat regulasi ketat, ruang manuver oligarki otomatis menyempit.

Di level akar rumput, dorongan pembiayaan kolektif (crowdfunding politik) patut digalakkan. Calon dapat menggalang dana kecil dari banyak warga secara terbuka. Praktik ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada donatur besar. Lebih jauh, ia menumbuhkan rasa memiliki di kalangan konstituen. Kontrak politik berbasis iuran warga mendorong kepala daerah terpilih merasa bertanggung jawab pada publik, bukan pada satu dua sosok pemilik modal besar.

Belajar dari Pengalaman Daerah yang Lebih Maju

Beberapa daerah menunjukkan bahwa pilkada langsung tidak harus tunduk pada dominasi oligarki. Kota atau kabupaten dengan tradisi masyarakat sipil kuat, media kritis, serta partisipasi komunitas tinggi cenderung melahirkan pemimpin yang lebih independen dari kepentingan pemodal. Di sana, kandidat berani menolak mahar politik dan memilih mengandalkan gotong royong relawan. Pengalaman-pengalaman positif ini memberi pelajaran berharga: struktur kekuasaan dapat dilawan jika warga bersedia aktif mengawasi, sementara partai membuka diri pada figur berintegritas meski tidak bermodal besar.

Refleksi: Menjaga Nyala Demokrasi Lokal

Pilkada langsung ibarat api: bisa menghangatkan, bisa pula membakar. Ia mampu memperkuat hubungan rakyat dengan pemimpinnya, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk konsolidasi oligarki. PKB Kalsel sudah mengingatkan mengenai sisi gelap biaya politik. Tugas kita bukan memadamkan api demokrasi, melainkan menyalurkannya melalui tungku aturan yang kokoh, transparan, serta adil. Tanpa perbaikan serius, siklus mahalnya pilkada langsung akan terus berulang, menyisakan kepala daerah yang sibuk mengembalikan modal, bukan mengabdi pada publik.

Pada akhirnya, masa depan pilkada langsung ditentukan oleh tiga aktor: negara, partai, dan warga. Negara wajib menata regulasi yang mengekang uang besar. Partai mesti berani memutus ketergantungan pada mahar politik. Warga perlu terus memperkuat daya kritis serta solidaritas pengawasan. Bila ketiganya bergerak seirama, pilkada langsung tidak lagi sekadar ajang pertarungan pemodal, tetapi kembali menjadi ruang rakyat menegaskan kedaulatannya. Di titik itu, biaya demokrasi bukan lagi beban, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas kehidupan bersama.

Menimbang Ulang Arah Pembenahan ke Depan

Saya menilai wacana revisi sistem pilkada langsung harus diarahkan pada perbaikan kualitas, bukan sekadar pengurangan ongkos kas negara. Efisiensi anggaran penting, namun lebih penting lagi memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan pemerintahan daerah yang bersih serta responsif. Eksperimen kebijakan bisa dilakukan bertahap, misalnya memperkuat integrasi pilkada serentak, membatasi jumlah putaran, atau mendorong penggunaan teknologi yang menekan biaya logistik. Di sisi lain, diskursus akademik dan publik mengenai model hybrid, seperti kombinasi seleksi partai yang lebih demokratis dengan pilkada langsung yang diawasi ketat, layak diperdalam. Refleksi semacam ini membantu kita keluar dari jebakan pilihan biner: langsung atau tidak langsung, seolah tidak tersedia opsi lain.

Penutup: Dari Kritik ke Aksi Kolektif

Kritik PKB Kalsel terhadap pilkada langsung seharusnya menjadi pemicu aksi kolektif, bukan sekadar bahan debat musiman. Bila benar kita resah pada dominasi oligarki, langkah paling konkret adalah memperkuat kultur antikorupsi di level lokal, menuntut transparansi pendanaan politik, serta menolak normalisasi mahar di lingkaran partai. Setiap warga punya peran, sekecil apa pun: memilih dengan sadar, memantau jalannya kampanye, mencatat janji kandidat, hingga berani menyuarakan keberatan saat melihat praktik politik uang. Hanya melalui gerak bersama itulah pilkada langsung dapat kita selamatkan, sehingga tetap menjadi wahana kedaulatan rakyat, bukan panggung eksklusif bagi segelintir pemilik modal.