Kepemimpinan Kolaboratif Baru di Sulawesi Tengah

rtmcpoldakepri.com – Sulawesi Tengah memasuki babak menarik ketika model kepemimpinan kolaboratif mulai disorot banyak pihak. Nama Anwar Hafid muncul sebagai figur penting, terutama setelah sejumlah akademisi Untad menilai pendekatan kepemimpinannya relevan bagi masa depan daerah. Di tengah persaingan politik, perhatian publik sering terseret ke drama elektoral. Namun, sesungguhnya yang lebih krusial ialah bagaimana pemimpin kelak mengelola kekuasaan bersama pemangku kepentingan lain.

Bagi Sulawesi Tengah, isu kolaborasi terasa mendesak. Provinsi ini menyimpan sumber daya melimpah, tetapi rentan terhadap ketimpangan, konflik lahan, serta keterbatasan infrastruktur dasar. Pola kepemimpinan tunggal yang serba sentralistis terbukti tidak cukup. Oleh sebab itu, penilaian akademisi terhadap Anwar Hafid patut dicermati, bukan sekadar sebagai pujian personal, melainkan pintu masuk menyusun ulang cara memerintah di tingkat lokal.

Potret Sulawesi Tengah dan Tantangan Kepemimpinan

Sulawesi Tengah memiliki posisi strategis di kawasan tengah Indonesia. Garis pantai luas, pegunungan subur, serta keanekaragaman hayati menjanjikan potensi ekonomi besar. Namun, potensi saja tidak menjamin sejahtera. Tanpa tata kelola partisipatif, hasil pembangunan cenderung terkonsentrasi di kelompok tertentu. Di sini konsep kepemimpinan kolaboratif menjadi penting, karena mengaitkan peran pemerintah, akademisi, pelaku usaha, hingga komunitas lokal.

Provinsi ini juga pernah mengalami guncangan besar, seperti bencana gempa, tsunami, serta likuefaksi Palu 2018. Luka sosial dan ekonomi belum sepenuhnya pulih. Pemulihan pascabencana menuntut koordinasi rapat antara banyak pihak. Proses panjang tersebut menunjukkan bahwa gaya memimpin top-down sering kewalahan. Dibutuhkan pemimpin yang mau mendengar, memfasilitasi dialog, kemudian menyatukan agenda beragam aktor.

Sulawesi Tengah di masa depan membutuhkan lompatan kualitas, bukan hanya lonjakan angka pertumbuhan. Kualitas tersebut meliputi pemerataan layanan dasar, perlindungan lingkungan, serta ruang partisipasi warga. Akademisi Untad melihat pendekatan Anwar Hafid mengarah ke sana. Penekanannya pada sinergi multipihak memberi alternatif terhadap cara lama. Pertanyaannya, sejauh mana pola kolaboratif tersebut bisa menjawab kompleksitas lapangan?

Membaca Gaya Kepemimpinan Anwar Hafid

Penilaian akademisi terhadap Anwar Hafid tidak datang tanpa alasan. Rekam jejaknya menunjukkan upaya membangun komunikasi lintas sektor. Alih-alih menempatkan pemerintah sebagai satu-satunya pengendali, ia mendorong diskusi dengan perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, serta pelaku usaha lokal. Bagi Sulawesi Tengah, ini langkah krusial, karena persoalan daerah menyentuh banyak kepentingan yang saling bertaut.

Dari sudut pandang kepemimpinan modern, pendekatan semacam ini selaras konsep collaborative governance. Pemimpin berfungsi sebagai pengarah arus, bukan satu-satunya sumber keputusan. Tugas utamanya menyusun arena pertemuan, memastikan setiap suara relevan terdengar, lalu merumuskan kompromi yang bisa dijalankan. Bagi saya, keunggulan model ini terletak pada kemampuan menekan resistensi sejak awal, sebab pihak terdampak ikut terlibat di meja perundingan.

Tentu saja, gaya kolaboratif bukan tanpa risiko. Proses musyawarah sering memakan waktu lebih panjang, sementara publik menginginkan hasil cepat. Di titik itu, pemimpin perlu memperlihatkan ketegasan pada tahap eksekusi, setelah mendengar masukan. Menariknya, jika dilakukan tepat, gaya semacam ini justru mampu menghasilkan kebijakan lebih tahan banting. Kebijakan tidak mudah digugat karena lahir dari konsensus luas, bukan sekadar perintah satu orang kuat.

Dampak Kolaborasi bagi Masa Depan Sulawesi Tengah

Bila kepemimpinan kolaboratif konsisten dijalankan, Sulawesi Tengah berpeluang menjadi laboratorium demokrasi lokal yang progresif. Keterlibatan kampus seperti Untad dapat memperkaya riset kebijakan publik, sementara masyarakat sipil mengawasi sekaligus mengusulkan perbaikan. Dari kacamata pribadi, kunci keberhasilan fase berikutnya terletak pada kesediaan pemimpin menanggung rasa tidak nyaman: siap dikritik, sanggup mengakui kekeliruan, lalu berani mengubah arah. Pada akhirnya, rakyat tidak hanya membutuhkan figur populer, tetapi arsitek perubahan yang mau berbagi kuasa demi masa depan daerah lebih adil serta berkelanjutan.