0
0
rtmcpoldakepri.com – Penembakan terhadap seorang warga oleh petugas Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) di Minnesota mengguncang ruang publik. Insiden ini memicu reaksi keras dari Gubernur Minnesota, yang langsung mendesak Presiden Donald Trump menarik ICE dari wilayahnya. Di balik peristiwa tragis ini, muncul perdebatan besar mengenai batas kewenangan federal, perlindungan hak warga, serta urgensi kerja sama sehat antara pemerintah pusat dan negara bagian.
Di tengah suasana tegang, satu pertanyaan utama mengemuka: bagaimana seharusnya kerja sama keamanan dibangun agar tidak mengorbankan rasa aman warga sipil? Gubernur menilai pendekatan aparat federal terlalu agresif, minim koordinasi, dan kurang sensitif terhadap konteks lokal. Dari sini, kita diajak merenungkan kembali cara negara menjalankan fungsi penegakan hukum. Apakah prioritas utama mengejar target penangkapan, atau menjaga kepercayaan publik melalui pola kerja sama yang transparan, akuntabel, serta manusiawi?
Gubernur Melawan: Ketika Keamanan Berbenturan dengan Rasa Aman
Seruan Gubernur Minnesota agar Presiden menarik ICE bukan sekadar reaksi spontan, tetapi sinyal kuat bahwa batas kesabaran publik sudah nyaris habis. Ia menilai operasi imigrasi berisiko tinggi itu dilakukan tanpa koordinasi memadai bersama aparat negara bagian maupun otoritas lokal. Ketiadaan kerja sama strategis menimbulkan celah fatal, sampai akhirnya peluru dilepaskan dan seorang warga menjadi korban. Dalam konteks ini, keamanan terasa paradoks, sebab ancaman justru muncul dari aparat bersenjata.
Keputusan menantang kebijakan federal jelas bukan langkah sederhana, apalagi di negara dengan tradisi kuat supremasi hukum pusat. Namun, Gubernur memosisikan diri sebagai pelindung utama warganya. Ia mengirim pesan tegas bahwa Minnesota membutuhkan kerja sama berbasis rasa saling percaya, bukan operasi sepihak yang menebar ketakutan. Perbedaan pandangan dengan Gedung Putih menunjukkan betapa rapuhnya jembatan kerja sama antara dua tingkat pemerintahan, terutama ketika menyentuh isu sensitif seperti imigrasi serta penegakan hukum bersenjata.
Dari sudut pandang politik, sikap berani itu bisa dibaca sebagai upaya menegaskan identitas Minnesota. Negara bagian tersebut ingin menonjolkan komitmen pada hak asasi serta keadilan prosedural. Peristiwa penembakan membuka ruang bagi Gubernur untuk mengkritik model kerja sama lama, yang cenderung menempatkan pemerintah daerah sekadar pelaksana perintah. Ia menawarkan narasi tandingan: kerja sama seharusnya berlangsung dua arah, berbasis dialog, data, dan persetujuan bersama, bukan didekte oleh misi penertiban massal.
ICE, Warga, dan Krisis Kepercayaan Kolektif
Bagi banyak komunitas imigran, kehadiran ICE kerap identik dengan razia subuh, penangkapan mendadak, serta ancaman pemisahan keluarga. Insiden penembakan di Minnesota mempertebal rasa cemas tersebut, tidak hanya di kalangan imigran tanpa dokumen, tetapi juga warga sah yang merasa bisa menjadi korban salah sasaran. Ketika satu peluru melesat, kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun runtuh seketika. Kerja sama antara warga serta aparat menjadi rusak, sebab rasa takut mengambil alih ruang dialog.
Apabila aparat imigrasi masuk ke lingkungan permukiman tanpa pemberitahuan jelas, masyarakat lokal akan melihat mereka sebagai kekuatan asing, bukan mitra keamanan. Di titik ini, kerja sama berubah menjadi kecurigaan. Warga enggan melapor kasus kejahatan, takut identitas mereka dijadikan alasan penertiban imigrasi. Efek domino ini berbahaya, karena kejahatan lain berpotensi meningkat tanpa pengawasan. Penembakan satu orang bisa memicu spiral ketidakpercayaan, yang merusak stabilitas kota dalam jangka panjang.
Kepercayaan publik tidak dapat dibeli lewat kampanye slogan. Diperlukan transparansi, mekanisme pengawasan independen, serta pola komunikasi konsisten mengenai tujuan operasi. Idealnya, setiap langkah aparat federal disertai koordinasi rinci dengan pejabat lokal, tokoh masyarakat, sampai organisasi sipil. Model kerja sama kolaboratif semacam ini menjadi benteng pencegah kesalahan fatal. Tanpanya, setiap operasi bersenjata hanya akan dilihat sebagai ancaman, bukan pelindung.
Mencari Model Kerja Sama Baru yang Lebih Manusiawi
Menurut saya, insiden Minnesota bisa menjadi titik balik untuk merumuskan ulang hubungan antara pemerintah federal, aparat imigrasi, dan otoritas lokal. Kita membutuhkan model kerja sama lebih manusiawi, berbasis prinsip: melindungi hak asasi, mengutamakan keselamatan, serta menjunjung keterbukaan. Negara bagian harus punya ruang tawar lebih besar dalam menentukan bagaimana kebijakan imigrasi dijalankan di wilayahnya. Tanpa ruang dialog setara, upaya penegakan hukum hanya memperpanjang konflik horizontal sekaligus merusak legitimasi negara. Kesimpulannya, tragedi ini seharusnya tidak berhenti pada saling menyalahkan. Ia mesti menjadi peluang refleksi bagi semua pihak: pemerintah pusat, pemimpin daerah, aparat berseragam, dan warga. Kerja sama sejati bukan sekadar koordinasi teknis, melainkan komitmen moral untuk tidak menjadikan manusia sekadar objek operasi keamanan. Jika Minnesota berani memulai percakapan baru, mungkin negara bagian lain akan menyusul, lalu kita perlahan bergerak menuju kebijakan imigrasi yang lebih adil, transparan, dan beradab.
